Childrens Centre Lhoknga ini didirikan pada tanggal 21 Januari 2005 oleh para relawan kemanusian yang direkrut oleh UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) untuk pelayan anak korban Bencana Alam Gempa dan Tsunami di Aceh. Childrens Centre ini telah melewati 3 tahapan dalam penganganan terhadap anak, yaitu :

1.Tahap Emergency dengan Program :

a.Psychososial

b.Registrasi – Reunifikasi

2.tahap Pasca Emergency dengan Program :

a.Psychososial

b.Tracing – Reunifikasi

c.Child Abuse

3.Tahap Pemberdayaan :

a.Psychososial

b.Child Abuse

c.Sosial Welfare

d.Pemberdaan anak dan Perempuan.

Kedepan CC ini insyaAllah akan menjadi milik masyarakat Lhoknga. Staff CC mempunyai tugas sesuai dengan divisi dan jabatan yang di embank, seperti Koordinator CC, Administrasi/Finance, dan Divisi Psychososial yang bertugas menangani Psykis atau mental.

Divisi Sosial Welfare yang bertugas menangani Separated Children atau anak-anak yang selamat dari Bencana Alam Gempa dan Tsunami namun terpisah dengan orang tuanya.

Divisi Child Abuse yang bertugas menangan persoalan-persoalan anak seperti Kekerasan pada anak, ekploitasi sampai dengan Trafikking anak.

Pada awalnya, Wilayah Kerja Childrens Centre Lhoknga ini mencakup 21 sub CC di Kecamatan Lhoknga dan Terpusat di Posko Jenggala di Lamgaboh. Setelah itu CC Lhoknga terpusat di Lamkruet dengan 21 sub CC, dan juga setelah itu, CC Lhoknga berpindah kembali ke Desa Lampaya dengan 21 Sub CC.

CC Kembali berpindah ke desa Seubun Ketapang dengan Jumlah Sub CC menjadi 16 sub, dan setelah di desa Seubun Ketapang, CC Kembali brpinda ke Kelurahan Mon Ikeun dengan jumlah Sub CC menjadi 13 sub, kembali lagi CC Berpindah, dan kali ini CC terpusat di Lambrinue desa Lampaya dengan 9 sub CC, pada akirnya sekarang ini CC telah Menempati CC Permanen di Desa Mon Ikeun sebagai Pusat CC dan Sekretariat Forum Anak Lhoknga dan juga di Sub CC di Lambrineu.

Untuk saat ini juga, child centre lhoknga sudah membentuk satu Lembaga Perlindungan Anak yang anggota-anggotanya berasal dari masyarakat Lhoknga dan Lembaga ini merupakan Lembaga Legal yang berdiri untuk kepentingan anak dan lembaga ini untuk nantinya akan menjadi poros pelayanan terpadu serta sebagai media untuk penanganan advokasi, sistem rujukan di masyarakat sendiri, sehingga sistem Perlindungan Anak di komunitas bisa berjalan di komunitas itu dengan baik.

Rinaldi,

Field Fasilitator Child Centre Lhoknga

Pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, diversi, itulah pengertiannya.Referensi Kebijakan:

Telegram Kabareskrim POLRI No.Pol.:TR/1124/xi/2006
tgl 16 Nopember 2006, yang isinya antara lain adalah :

1. Dalam Menangani Kss Anak (pelaku/korban) agar setiap penyidik kedepankan azas kepentingan terbaik anak sbg landasan utama dlm ambil keputusan ttg penanganannya.

2. Penyidik terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepent pertumbuhan anak serta seoptimal mungkin jauhkan anak dari proses peradilan formal / pengadilan.

3. Menghentikan praktek2 yg tdk profesional dan proporsional dlm melakukan proses penyidikan terhadap anak.

4. Mengembangkan kemitraan atau berjejaring dgn berbagai pihak yg memiliki perhatian dan kepedulian terhdp anak guna dptkan berbagai masukan yg dpt dijadikan bahan kajian dlm mencari alternatif lain yg komprehensif dlm menyelesaiakan kss anak.

5. Sedapat mungkin mengembngkan prinsip diversi dalam model restorative justice dlm memproses kasus anak.

6. Setiap tp yg libatkan anak dpt diproses dgn pendekatan keadilan restoratif shg dpt jauhkan anak dr proses hukum formal, agar anak terhindar dr trauma psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sbg ekses gakkum formal / pengadilan.

Tujuan Diversi :

1. Untuk menghindari penahanan

2. Untuk menghindari cap/label atau stigmatisasi

3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku

4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya

5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana

6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal

7. Program Diversi juga akan menghindarkan anak dari proses sistem peradilan

8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Diversi yang Restoratif :

1. Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya

2. Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengganti kesalahan yang dilakukannya dengan berbuat kebaikan bagi si korban

3. Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses

4.Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga

5. Memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana

6. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan masyarakat yang dirugikan.

Kriteria Restorative Justice :

1.  Kasus kenakalan anak yg tidak mengorbankan kepentingan orang banyak.

2.  Kenakalan anak yg tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat, cacat.

3.  Kenakalan anak yg bukan kejahatan susila serius dan menyangkut kehormatan.

Syarat Untuk Restorative Justice :

1.  pelaku mengaku dan menyatakan bersalah.

2.  ada persetujuan dari korban untuk penyelesaian secara musyawarah ( diluar sistem pidana ).

3.  kepolisian sbg fasilitator atau ada persetujuan sbg institusi yg punya kewenangan untuk melaksanakan diskresi.

4. didukung oleh komunitas / masyarakat setempat. 

yah gitu deh kira-kira, gimana? ada yang intruksi?bisa diperbaiki kok. 

Berbicara tentang media, kita akan membayangkan sesuatu alat untuk memudahkan/ memenuhi keinginan dari tujuan kita (bayangan saya). tetapi secara awam, saya memang beranggapan seperti itu.

Selepas dari itu semua, sejenak kita pulangkan ingatan kita tentang media, ya……! media! maksut saya media yang benar-benar layaknya media, apa itu berbentuk benda, gambar, suara, tulisan, bahkan media yang bersifat maya(Khayalan). khayalan…? emang ada media yang berbentuk khayalan?terserah kita menjawabnya seperti apa, antara ada dan tiada. tapi yang pasti sesuatu apapun dia, kalau sudah menjadi alat/sarana untuk membantu kita untuk menyampaikan informasi atau apa saja, itu sudah terwakili sebagai media, tinggal saja layak atau tidak layak dalam cara pengemasan media itu sendiri.

Berbicara media dalam kontek anak, apa yang paling tepat yang kita berikan kepada anak Salah satunya mading (Majalah Dinding). ya…! mading, seperti yang sudah diwacanakan pada Workshop Pengembanagan Media untuk Anak yang jelas-jelas memberi mamfaat untuk anak tentunya.

Masih banyak lagi media-media lain yang patut diperkenalkan untuk menjadikan sarana Partisipasi Anak.

klik disini Mading juga salah satu media untuk anak.

Assalamulaikum wr wb.

baru-baru ini kita bisa melihat, mendengar dan membaca di media-media, bahwa Nanggroe Aceh Darussalam telah membuat Qanun Pemerintahan Aceh, dengan proses penuh tantangan. Dengan adanya qanun pemerintahan ini diharapkan melahirkan qanun-qanun yang bisa diterapkan di tanah Aceh ini, salah satunya adalah Qanun yang mengatur Pemenuhan hak-hak Anak yang secara khususnya di Aceh, Dalam beberapa hari yang lalu saya mengikuti workshop sosialisasi Draff Qanun Pelindungan anak yang difasilitasi oleh Dinas Sosial NAD yang dihadiri oleh berbagai instansi-instansi, termasuk didalamnya juga instansi Non-Goverment yang sedang berjamur diaceh pada saat ini. dalam forum ini para peserta dapat berdiskusi dengan para narasumber yang katanya adalah Tim perumus Qanun Perlindungan Anak. Alangkah terkejutnya saya, ketika saya membaca isi dari draff yang berupa kisi-kisi, mengapa tidak, saya mememukan celah yang sangat besar, yaitu Sanksi Tindak Pidana yang tercantumdalam draff sangatlah ringan ( 6 bulan penjara atau denda 50 juta), sangat ringan. ini akan menjadi bumerang sendiri bagi Qanun sendiri, karena akan banyak kasus kasus yang akan timbul nantinya. sanksi ini sangat ringan ketimbang dengan UU Nomor 23 tahun 2002 yang memberi sanksi 6 tahun penajara, bandingkan???. dan menurut hemat saya, saya melihat banyak yang belum banyaknya pasal-pasal yang mengatur tentang persoalan-persoalan yang khusus, masih bersifat umum. kita mengharapkan Qanun Perlindungan Anak ini dapat menjadi sarana perbaikan dalam halnya Perlindungan Anak di Aceh ini, mengingat aceh ini adalah daerah yang sudah mengalami berbagai cobaan-cobaan.

M asih banyak persoalan-persoalan yang belum tercover dalam Draff Qanun Perlindungan Anak ini, bukannya saya suka mengkritik, tapi inilah realitanya, kita belum bisa melihat sampai hal-hal yang sangat detil!. siapkah kita?

Wah… memang sulit kita untuk berbuat baik untuk masyarakat, tapi itu menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai sosial worker untuk terus berbuat untuk misi kemanusiaan, tsunami telah berlalu hampir 3 tahun.

tak heran bila kita selalu merasa letih, tapi itu kita lakukan dengan tulus dan ikhlas.